Berikut ini merupakan Program Kerja/Unggulan Wali Nagari Pilubang, yaitu sebagai berikut : Program Pembangunan Jalan Usaha Pertanian Program Pemeliharaan Saluran Irigasi Pertanian Program Pembangunan Jalur Evakuasi Tsunami Program Pembangunan Shelter Multi Fungsi  Program Mewujudkan Nagari Tangguh Bencana Program Pengangkatan Penghulu Secara Serentak Program Melanjutkan Pembangunan Tingkat Dua Kantor Nagari Program Meningkatkan Kesejahteraan Perangkat Nagari dan BAMUS Program Mengenali Potensi Pendapatan Nagari Program ...

Berdasarkan Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan peluang bagi daerah untuk membentuk Pemerintahan terendah dan sekaligus sebagai pengganti Undang-Undang No. 05 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.05 tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. Menyikapi Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah TK.1 Provinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan Perda No.09 tahun 2000 ketentuan Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari sebagai Pemerintahan terendah di Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya ...

Halaman ini berisi tautan menuju informasi mengenai Basis Data Desa. Ada dua jenis data yang dimuat dalam sistem ini, yakni basis data kependudukan dan basis data sumber daya desa. Sila klik pada tautan berikut untuk mendapatkan tampilan data statistik per kategori. Data Wilayah Administratif          Data Pendidikan          Data Pekerjaan          Data Golongan Darah          Data Agama          Data Jenis Kelamin          Data Kelompok Umur          Data Penerima Raskin          Data ...

Kepada Masyarakat Nagari Pilubang, jika ada keluhan/pengaduan ataupun saran agar Nagari Pilubang lebih baik lagi kedepannya. Silahkan untuk Mengirimkan Pesan melalui email Nagari dibawah : email: Pilubang@Gmail.co.id atau komentar pada kolom di bawah ini ya ^_^ Terimakasih   ...

Sejarah Nagari Pilubang Berdasarkan Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan peluang bagi daerah untuk membentuk Pemerintahan terendah dan sekaligus sebagai pengganti Undang-Undang No. 05 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.05 tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. Menyikapi Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah TK.1 Provinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan Perda No.09 tahun 2000 ketentuan Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari sebagai Pemerintahan terendah di Provinsi ...